BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1. Kondisi Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebutuhan bahan kimia untuk perindustrian baik industri farmasi, kimia, pupuk, pertambangan, kesehatan dan pertanian makin lama semakin meningkat. Pengawasan peredaran B3, pengelolaan bahan kimia B3 menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh industri penghasil, pengangkut, pengedar, penyimpan dan pengguna B3, agar dapat mengurangi risiko penggunaan B3 mencemari lingkungan dan kesehatan manusia.
Menurut data UNEP ada 100.000 jenis senyawa kimia yang digunakan dan ratusan digolongkan ke dalam B3, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat dan benar. Beberapa kasus yang terjadi misalnya peristiwa Bopal, telah membuka mata industri maupun pemerintah dan masyarakat untuk mengelola B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya dengan lebih baik.
2. Kecenderungan Dampak Lingkungan Hidup
Saat ini ada sekitar 5.500 bahan kimia berbahaya dan beracun yang keluar-masuk Indonesia. Upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh B3 adalah mengawasi jumlah bahan kimia yang beredar dan masuk ke wilayah Indonesia, mengawasi perpindahan lintas batas terutama untuk bahan kimia yang dilarang dan terbatas penggunaannya.
Pemerintah juga mengawasi persistent organic pollutants (POPs) yang ada di Indonesia. POPs adalah bahan kimia yang bersifat racun biasanya digunakan sebagai bahan aktif pestisida, tahan perubahan (stabil), bisa terakumulasi di dalam tubuh mahluk hidup (bersifat bioakumulasi) dan bisa berpindah melalui udara, air dan mahluk hidup yang jauh dari sumbernya, terakumulasi dalam lingkungan teresterial atau lingkungan akuatik. POPs sudah dilarang penggunaannya. Sayangnya informasi mengenai sisa senyawa atau residu dari penggunaan di masa lalu sangat minim dan tidak mudah melacak keberadaannya. Meskipun demikian masih ada yang menggunakan POPs secara ilegal.
3. Upaya Pengelolaan B3
Upaya panjang menyusun peraturan pengelolaan B3 setelah melalui tahapan persiapan, pembahasan internal maupun antardeparteman sejak tahun 2000, akhirnya pada tanggal 26 November 2001 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlaku secara nasional enam bulan sejak tanggal ditetapkan.
Untuk menjamin penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun tidak merusak lingkungan dan mempunyai tingkat keamanan tinggi baik bagi kesehatan manusia dan lingkungan maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaan B3 baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, sehingga akan mengurangi resiko pencemaran, kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Konvensi Internasional yang menunjang penerapan peraturan tentang pengelolaan B3 antara lain:
• Konvensi Rotterdam – PIC (Prior Informed Consent) mengatur masalah lintas batas bahan kimia ke negara-negara berkembang, yang sudah tidak digunakan lagi di negara produsen atau pemakaiannya telah sangat dibatasi di negara-negara industri, dengan memberlakukan prosedur notifikasi.
• Konvensi Stockholm tentang POPs yang mengatur tentang pelarangan penggunaan 12 jenis bahan kimia yang tergolong POPs.
Saat ini telah disusun rancangan Surat Keputusan Tim Pengelolaan B3 untuk persiapan ratifikasi Konvensi Rotterdam mengenai prosedur PIC dan rancangan akan dibahas dengan Instansi terkait antara lain Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan (Ditjen Bea Cukai) dan Komisi Pestisida.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: